Pemikir Pemikir Politik HMI

Pemikir Pemikir Politik HMI

Diantara banyaknya pemikiran HMI tentang berbagai  bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka pemikiran politik sebenarnya adalah sesuatu yang paling menarik. HMI connection sebagai wacana politik yang pertama kali dilontarkan sejumlah politisi partai kebangkitan bangsa (PKB) dan pendukung mantan presiden Abdurahman Wahid (Gus dur) sekitar tahun 2000. Ketua Umum PB HMI, M. Fakhruddin yang memainkan peran sebagai oposisi kekuasan Gus dur, dipandang sebagai turunan sikap politik HMI Connection.

Pasca pembaharuan sistem perkaderan dan lahirnya Nilai Dasar Perjuangan (NDP) tahun 1969 mendorong semakin kuatnya partisipasi politik HMI. NDP sudah dimulai dianggap sebagai “ideologi politik” yang mengubah orientasi dari orientasi pemikiran ke-islaman kepada pemikiran politik kenegaraan. Konstruksi pemikiran NDP juga secara tidak langsung merupakan dampak deal politik (perjanjian politik) antara Dahlan Ranuwiraharjo (senior HMI) dengan presiden Soekarno di Istana Negara, pada 3 juli 1964. Salah satu point deal politiknya adalah diberikannya kebebasan HMI untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik bagi kader-kadernya.

Greg barton, Indonesianis dari Australia, menjabarkan gagasan pembaharuan pemikiran islam ke dalam pemikiran operasional sebagai berikut, “pentingnya prinsip-prinsip moral, peradaban dan ilmu pengetahuan masa lalu peran para intelektual”.William Liddle juga mengatakan bahwa sikap nurcholis madjid yang mengunkapkan slogan“islam yes partai islam no” adalah semboyan yang paling tepat dikalangan islam indonesia menuju pemerintahan yang demokratis, efektif, dan stabil. Sikap politik itu lah yang mendorong efektivitas peran di arena politik, termasuk badan legislatif dan birokrasi.

HMI dan Strategi Tengah

Mulai pada dekade 1970-an, HMI mengalami kematangan dalam orientasi politiknya dan menemukan kesamaan antara pembangunan dan modernisasi Orde Barii dengan Visi politi HMI yang cenderung ke-tengah. Hal ini terlihat dari kongres X HMI yang memilih Akbar Tandjung sebagai ketum PB HMI. HMI merekomendasikan agar adanya kesinambungan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Usaha untuk merealisasikan visi politik seperti itu, HMI memberikan solusi diman pemerintah haruslah kuat dan bersih (strong and clean government).

Bagi HMI dekade 1970-an, diperlukan pembaharuan struktur politk yang dapat ditempuh melalui dua cara pendekatan. Pertama, sistem mobilisasi dan rekonsiliasi politik seperti sistem politik dan kepartaian tunggal ala China. Kedua, model eropa barat dalam membangun ekonomi dan demokrasinya. HMI mengusulkan kepada pemerintah Orde Baru agar melakukan beberapa tindakan strategis dalam menciptakan prakondisi kearah:

1.       penyederhanaan partai politik dengan menfungsikan partai politik secara wajar.

2.       Pembinaaan massa mengembang (floating mass) agar pembangunan menciptakan karakter bangsa.

HMI dengan jelas sekali mendefenisikan demokrasi politik sebagai seluruh timbal balik, baik pemerintah maupun kelompok masyarakat untuk memberikan peran maksimal dan adil terhadap pranatapolitik resmi dan organisasi sosial yang tumbuh ditengah masyarakat. Disamping itu HMI juga mendukung pluralisme dan menolak monolitisme. HMI memahami dimensi demokrasi secara menyeluruh yakni demokrasi politik, demokrasi pendidikan, sosial, hukum, dan ekonomi.

Berbagai pemikiran politik dan demokrasi HMI tersebut mendorong sikap-sikap politik HMI yang bersifat akomodasional dengan negara. Mengingat negara merupakan tempat dan arena pengandian dan kiprah yang penting. Dalam aktualisasi peran politiknya, HMI turut mendirikan dan satu-satunya komponen mahasiswa yang membidani lahirnya Sekber Golkar, melakukan aliansi taktis denga kekuatan militer dan mengambil momentum yang dibuka presiden soeharto saat itu untuk mengisi struktur kekuasaan.

Dengan demikian, HMI cenderung melakukan politik tengah (middle way politics)denga melakukan akomodasionis dalam merespon  dan menghadapi dinamika politik yang ada. Model perilaku politik seperti  itulah yang mengantarkan HMI Connection bisa mendominasi berbagai lembaga-lembaga sosial politik di negeri ini. konsep independensi etis HMI juga membebaskan kader HMI untuk memilih dan mengambil berbagai peran apa saja yang sesuai dengan momentum, minat dan orientasi masa depan politiknya. Di panggung politk praktis ditingkat nasional maupun lokal dapat kita saksikan dimana begitu banyak jaringan alumni HMI yang menjadi kekuatan penentu atau memimpin partai politik.

Hingga saat inipun, HMI Connection itu masih bisa mewarnai dunia politik bai di partai-partai politik maupun di struktur pemerintahan secara luas. Tampilnya Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum PB HMI periode 1997-1999) sebagai ketua Umum DPP partai Demokrat dapat dilihat sebagai kemampuan Anas Urbaningrum menafsirkan dirinya secara tepat ditengah partai politik Demokrat yang sedang mengalami pertumbuhan dan modernisasi sebagai the presidential party. Disamping itu, pemanfaatan dukungan dari jaringan alumni HMI mutlak terjadi, mengingat Anas Urbaningrum merupakan tokoh politik muda terbaik yang dimiliki HMI sebelum Kongres Partai Demokrat Di Bali,  lima tahun lalu (pada tahun 2005), sejumlah komponen Demokrat sudah memprediksikan hadirnya figur Anas yang akan berkesinggungan dengan dukungan moral dan politik HMI Connection.

Satu hal yang perlu dijelaskan bahwa strategi politik yang selalu dijunjung tinggi oleh HMI Connection dalam setiap kesempatan berpolitiknya adalah strategi politik tengah(middle way political strategy). HMI cenderung menghindari politik yang bersifat ekstrem Kiri dan Kanan. Mengingat bahwa dalam setiap pertarungan politik atau suksesi politik termasuk kepartaian  di Indonesia juga memperlihatkan hal itu. Jadi menurut hemat saya, apa yang dilakukan HMI Connection itu adalah suatu tindakan politik yang alamiah, bahwa tujuan utama kelompok politik yang adalah menjadi pemenang dalam pertarungan politik. Karena itu sangat diperlukan adanya pegangan moralitas dan idealisme politik yang kuat agar tetap mencirikan sebagai politisi yang sesuai dengan cita-cita HMI, terciptanya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT dalam kerangka demokrasi indonesia modern.

Sumber : Gagasan Jurnal Vol.1 No. 1 Thn 2010